Get Adobe Flash player

Berita

SINKRONISASI DAN KOORDINASI ANGGARAN PILKADA 2018 ANTARA KPU KABUPATEN TEGAL DENGAN INSTANSI TERKAIT

Slawi- Sebagai upaya untuk mendukung suksesnya tugas KPU Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018,  Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Kantor BAPPEDA  Kabupaten Tegal senantiasa melakukan monotiring kesiapan dukungan anggaran pada KPU Kabupaten Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal, Desk Pilkada (Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Tegal), Kantor Kesbang Pollinmas dan Satpol Pamong Praja.

Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi penyiapan anggaran dengan Instansi tersebut diatas, pada hari selasa, 04 Oktober 2016 bertempat diruang rapat BAPPEDA Kabupaten Tegal.

Dengan mencermati perkembangan ditingkat Provinsi yang awalnya KPU Kabupaten Tegal menggunakan pagu anggaran sejumlah Rp. 25. 7776.427.374,- (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) masuk menjadi pertimbangan khusus untuk dilakukan kajian ulang dengan penambahan honor penyelenggara Pemilu sehingga lebih menujukan kepada rujukan awal sejumlah Rp. 37 Milyar. Akan tetapi,  Pemerintah Kabupaten Tegal masih terhitung awal mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor. 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilu Bupati Tegal Tahun 2018 yaitu sejumlah Rp. 36 Milyar. Kecuali bila usulan pagu anggaran dari Panwaslu Kabupaten Tegal, Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Tegal (Desk Pilkada), Kantor Kesbang Pollinmas, TNI/POLRI, dan Satpol Pamong Praja serta Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tegal telah selesai dan diajukan kepada Bupati Tegal sehinnga dapat diketahui jumlah anggaran global yang direncanakan.

Dengan adanya wacana progam vertikalisasi pada instansi otonom Pemerintah Kabupaten Tegal, seperti : Kantor Kesbang Pollinmas, Kantor Satpol Pamong Praja, dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Merupakan satu tantangan pemikiran dalam penyusunan anggaran dukungan sukses tugas penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018. Karena harus mempertingkan secara cermat dan akurat pada posisi penyediaan pagu anggaran dimaksud.

Dengan identifikasi tugas – tugas pokok antar Instansi tersebut diatas maka secara rutin bulanan monitoring dan evaluasi kesiapan pelaksanaan  Pilkada menjadi suatu kewajiban untuk dilakukan baik inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Tegal maupun inisiatif dari Instansi dimaksud.

FGD MUTARLIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN TEGAL

SLAWI-  Data pemilih, bagi penyelenggara pemilih, ibarat pedang bernata emas. Bila salah dalam memanfaatkan menjadi sumber permasalahan dan bila keliru menggunakannya akan menjadi boomerang bagi penggunanya, Penyelenggara Pemilu.

Konkritnya untuk melaksanakan program nasional tentang penyediaan dan penyiapan data pemilih agar senantiasa akurat dan up to date tiap kali digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, KPU RI melalui surat Ketua KPU RI Nomor: 176/ KPU/ IV/ 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah sebuah terobosan untuk mewujudkan tersedianya data pemilih yang diharapkan sebagaimana tersebut diatas.

Akan tetapi praktek di lapangan menuai banyak kendala dengan instansi terkait, Disdukcapil, ketika Kemendagri mengeluarkan pedoman bagi layanan akses data penduduk yang dipedomani oleh Disdukcapil dalam bentuk Kepmendagri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Akses Data Kependudukan.

Memperhatikan kondisi tersebut upaya KPU Kabupaten Tegal mencoba menemukan solusi untuk terlaksananya program Nasional di Daerah. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada hari Rabu, 21 September 3016 telah menyelenggarakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Mutarlih bekelanjutan dengan menghadirkan ; Kepala Disdukcapil dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Tegal, Komisioner KPU Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Pekalongan beserta instansi yang memiliki dinamika tinggi penduduk/ pemilih yaitu TNI dan POLRI

Dari hasil penyelnggaraan FGD direkomendasikan bahwa; KPU Kabupaten Tegal dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan imput data penduduk/ pemilih dari tingkay Rt/ Rw sampai dengan Kecamatan, maupun input data dari unsur TNI dan POLRI dalam bentuk laporan dinamika penduduk setiap bulanan.

Dengan mengharap Ridho Allah SWT beserta dukungan seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Tegal untuk suksesnya program mutarlih berkelanjutan oleh KPU kabupaten Tegal, semoga menjadi titik terang yang patut diteladani oleh KPU Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah (MEDIA CENTER)