Get Adobe Flash player

Berita

Beberapa Poin Revisi UU No 8 tahun 2015 Tentang Pilkada Serentak yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR (2 Juni 2016)

Poin-poin Revisi  itu antara lain:

  1. Pasal 7 tentang pencalonan huruf s dan huruf t: Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sebagai anggota TNI, Kepolisian, PNS dan kepala desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
  2. Pasal 9 Tugas dan wewenang KPU poin a. Menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultas dengan DPR dan pemerintah dalam RDP yang keputusannya mengikat.
  3. Pasal 10 ayat b1: KPU melaksanakan dengan segera rekomendasi dan atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan
  4. Pasal 16 ayat 1a: seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK
  5. Pasal 19 ayat 1a: seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS
  6. Pasal 21 ayat 1a: seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS
  7. Pasal 22B tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu ditambah poin a1: menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Prov terkait pemilihan cagub Cawagub, Cabup Cawabup dan Cawali dan cawawali yang diajukan pasangan calon dan atau parpol/gab parpol terkait dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi dan atau tidak diizinkannya parpol dan gab parpol untuk mengusung calon dalam pemilihan berikutnya.
  8. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2: Calon perseorangan mendaftarkan diri dengan menyerahkan dukungan dengan prosentase dari data jumlah pemilih pemilu paling akhir sebelumnya.
  9. Pasal 41 ayat 2 (juga) sepertinya ini harusnya ayat (3): Dukungan yang dimaksud ayat (1) dan (2) dibuat disertai dengan fotokopi KTP Elektronik dan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun dan tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya di Prov atau Kab Kota dimaksud.
  10. Pasal 42 (ttg Pendaftaran paslon dari parpol) poin 4a: Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 4 (catatan:Pilgub) tidak dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat provinsi, pendaftaran paslon yang telah disetujui parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh parpol tingkat pusat
  11. Pasal 42 (ttg Pendaftaran paslon dari parpol) poin 5a: Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 5 (catatan:Pilbup pilwali)tidak dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat kab kota, pendaftaran paslon yang telah disetujui parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh parpol tingkat pusat.
  12. Pasal 57 ayat (2) Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP Elektronik
  13. Pasal 58 ayat (1) Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4
  14. Pasal 61 Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik di TPS yang ada d RT RW yang tertera di KTP elektronik yang bersangkutan
  15. Pasal 63 tentang kampanye ayat 2a: Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka didanai oleh parpol dan atau paslon
  16. Pasal 63 ayat 2b: Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dan alat peraga kampanye dapat didanai dan dilaksanakan oleh parpol dan atau paslon
  17. Pasal 73 ayat 1 dan 2 : Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenakan sanksi pembatalan paslon oleh KPU Prov/KPU Kab Kota
  18. Pasal 74 ditambah ayat a1 menjadi: Dana kampanye paslon dapat diperoleh dari: sumbangan parpol/gabungan parpol, sumbangan paslon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbanagn perseorangan dan atau badan hukum swasta
  19. Pasal 74 ayat 5: Sumbangan dari perseorangan paling banyak 75.000.000 IDR dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000 IDR.
  20. Pasal 85 ayat 1: Pemberian suara dapat dilakukan dengan: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara, b. memberi suara melalui peralatan pemilihan secara elektronik
  21. Pasal 144: Putusan Bawaslu dan putusan Panwaslu mengenai sengketa pemilihan bersifat mengikat dan wajib ditindak lanjuti KPU Prov dan KPU kab Kota paling lambat 3 hari kerja.

KPU Kabupaten Tegal akan melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 2016

Slawi, Meskipun tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 telah tuntas dilaksanakan, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan data pemilih. Untuk itu diinstruksikan melalui  SE KPU no 176/KPU/IV/2016 bahwa KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 semester untuk daerah yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Sementara bagi daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 hanya melaksanakan 1 semester, yakni pada semester pertama saja.

Komisioner KPU Kabupaten Tegal  Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Muhammad Fasihin, SE, mengungkapkan KPU Kabupaten Tegal  akan memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya.

Fasihin memaparkan, berdasar hasil rapat koordinasi KPU Provinsi dengan KPU Kab/Kota se Jawa Tengah dalam rangka pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 pada hari rabu tanggal 19 Mei  2016 dijelaskan teknis kegiatan ini yang antara lain : Pertama, Mendata kembali pemilih yang dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari DPT atau DPTb. Kedua, Mendata Pemilih yang memilih pada saat pemungutan suara berdasarkan KTP/ KK/ Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar DPT atau DPTb. Ketiga, Mendata pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik datang ataupun keluar wilayah, “Data Mutasi Keluar” digunakan sebagai dasar untuk menyaring pemilih, sedangkan “data mutasi masuk” digunakan untuk menambahkan pemilih.

Adapun data yang dibutuhkan dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini dipaparkan lebih lanjut oleh fasihin, adalah sebagai berikut :

  1. Data Pemilu/Sebelumnya (KPU)
  2. Data dari pemerintah atau apapun (Disdukcapil/Kemendagri)
  3. Masukan dari masyarakat.

Selanjutnya, hasil pemutakhiran data pemilih oleh operator akan langsung diaplikasikan pada sistem informasi data pemilih (SIDALIH). Pemutakhiran ini dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga pada saat Pemilu atau Pemilihan, daftar pemilih sudah ada perbaikan dan tinggal meng-update perubahan yang terjadi,” jelas Fasihin.

Fasihin menambahkan, formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan diunggah di website http://kpud-tegalkab.go.id/. “Silakan diunduh dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal  apabila ada perubahan data pemilih,” tutur Fasihin.

KPU Kabupaten Tegal  sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. “Dengan partisipasi dari masyarakat ini, kami berharap bahwa kedepan akan ada perbaikan data pemilih untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya,” pungkas fasihin.

Klik disini: formulir tanggapan dan masukan masyarakat pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan