Get Adobe Flash player

Berita

KPU MULAI MUTAKHIRKAN DATA PEMILIH PILKADA KABUPATEN TEGAL

Keterangan foto dari kiri Drs. Sujadi, M. Fasihin SE, MM, Nurohman, S.Ag, Nurfanani, SE, MM

SLAWI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal mulai melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada serentak 2018 mendatang. Warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bisa menggunakan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP agar bisa masuk daftar pemilih.

Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Tegal Muhamad Fasihin mengatakan, data pemilih yang nantinya ditetapkan berasal dari pemutakhiran data pemilu sebelumnya yang meliputi daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2014, daftar pemilih khusus (DPK), DPT tambahan (DPTb), dan DPT khusus tambahan (DPTKb).

Kemudian data kependudukan mutasi keluar-masuk yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan masukan dari masyarakat.

“Hari kita lakukan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) 2017 untuk pilkada Kabupaten Tegal,” kata Fasihin, Selasa (19/9).

Fasihin menjelaskan, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 207, syarat yang harus dipenuhi oleh pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya yakni berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP.

“Kalau belum mempunyai e-KTP dapat menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil,” ujarnya.

Menurut Fasihin, pemutakhiran data pemilih bertujuan agar menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Hal ini juga untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hasil pemilu.

“Pemutakhiran data pemilih selalu menjadi akar permasalahan perselisihan hasil pemilu,” ujarnya. (http://radartegal.com/berita-lokal/kpu-mulai-mutakhiran-data-pemilih-pilkada.17968.html)

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL INDEPENDEN HARUS KANTONGI 77.842 DUKUNGAN KTP

Keterangan Foto : Komisioner KPU dari kiri Nurfanani, SE, MM, Drh. Sokhidin, Drs. Sukartono, MM, Nurohman, S.Ag, M. Fasihin, SE, MM
 
 
SLAWI – Bakal calon independen atau perseorangan yang akan maju dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tegal (pilbup) 2018 mendatang, wajib mengantongi suara minimal 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir. Jumlah suara itu, juga harus ditambah 25 persen untuk mengantisipasi bukti dukungan yang tidak memenuhi syarat.

“Kami menetapkan persyaratan pencalonan untuk perseorangan berupa jumlah dukungan dan persebarannya dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal,” kata Ketua KPU Kabupaten Tegal Sukartono, kemarin.

Dia menjelaskan, jumlah DPT pada Pemilu 2014 lalu, sebanyak 1.197.559 suara. Jumlah itu dikalikan 6,5 persen, sehingga jumlah dukungan yang harus dikantongi pasangan perseorangan sebanyak 77.842 orang.

Namun, KPU menyarankan agar jumlah dukungan ditambah 25 persen. Jika jumlah dukungan pasangan perseorangan sebanyak 77.842 orang dikalikan 25 persen, maka tambahan dukungan sebanyak 19.460 orang. Sehingga jumlah dukungan sekitar 97.302 orang.

“Ini dimaksudkan agar saat verifikasi dan ada pendukung yang dicoret karena tidak memenuhi persyaratan, maka masih ada jumlah dukungan yang memenuhi syarat yakni 77.842 orang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jumlah dukungan perseorangan juga harus mencakup lebih dari 50 persen kecamatan di Kabupaten Tegal. Sistem perhitungannya yakni 50 persen dikalikan dengan 18 kecamatan (jumlah kecamatan di Kabupaten Tegal), sehingga sebaran dukungan minimal 9 kecamatan.

Namun, karena berlaku pembulatan ke atas, maka pasangan perseorangan harus memenuhi syarat penyebaran dukungan sebanyak 10 kecamatan. KPU juga menyarankan agar jumlah sebaran dukungan ditambah 25 persen dari syarat sebaran sebanyak 10 kecamatan.

“Paling tidak antara 12 atau 13 kecamatan untuk sebaran dukungan. Persyaratan ini harus dipenuhi pasangan calon perseorangan,” tandasnya. (http://radartegal.com/berita-lokal/calon-bupati-tegal-independen-harus-kantongi.16933.html)